Kursus Komputer bersertifikat. Lembaga kursus Citra Telematika menyelenggarakan :
1. Aplikasi Perkantoran
2. Desain Grafis
3. Jaringan Komputer
4. Robotika
5. Pemasaran Digital
 |
| Citra Telematika - Kursus Komputer di Majalengka |
Jl. Raya Timur No. 65, Ciborelang, Jatiwangi
Kab. Majalengka
(0233) 8281236 | 085216667297
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena melulu dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah Penulis dapat menuntaskan makalah ini. Sholawat serta salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, kawan dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.
Penyusunan makalah ini diciptakan Penulis dalam rangka mengisi tugas Pendidikan Kewarganegaraan Semester 4
Penulis menyadari tidak sedikit kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Namun, Penulis bercita-cita semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk Penulis pada terutama dan pembaca pada umumnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang……………………………………………………………1
Perumusan Masalah………………………………………………………2
Tujuan Penulisan………………………………………………………….2
BAB II PEMBAHASAN
Demokrasi
Pengertian Demokrasi ……………………………………………..3
Perkembangan Demokrasi…………………………………………3
Bentuk-Bentuk Demokrasi………………………………………....4
Demokrasi Indonesia
Pengertian Demokrasi Berdasarkan keterangan dari UUD 1945…………………5
Demokrasi Pancasila…………………………………………7
Perkembangan Demokrasi di Indonesia……………………..8
Demokrasi Era Reformasi…………………………………...10
Implementasi Demokrasi Pancasila Sebagai……………………….12
Perwujudan Kedaulatan Rakyat
BAB III PENUTUP
A. Simpulan…………………………………………………………………...16
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Apakah demokrasi itu? Apakah negara ini telah demokrasi? Pertanyaan ini tidak jarang kali menghinggapi bangsa Indonesia saat kita bicara istilah demokrasi. Ada pandangan produk dan atribut yang sehubungan dengan demokrasi sebagai produk luar negeri. Negara Indonesia sendiri tidak mempunyai kejelasan yang tepat mengenai demokrasi tersebut sendiri. Jika melihat format demokrasi dalam struktur pemerintahan Indonesia dari level negara, provinsi, kabupaten, sampai kecamatan nyaris dapat dijamin di level ini demokrasi melulu sampai pada proses penciptaan kebijakan, sementara andai mencari demokrasi yang berupa karakteristik yang bisa mewakili bahwa Negara indonesia memiliki diri demokrasi tersendiri tersebut dapat disaksikan di level desa. Bagaimana laksana ditulis almarhum Moh. Hatta bahwa,”Di desa-desa sistem yang demokrasi masih powerful dan hidup sehat sebagai unsur adat istiadat yang hakiki.” Dasarnya ialah pemilikan tanah yang komunal yaitu masing-masing orang yang merasa bahwa ia mesti beraksi menurut persetujuan bersama. Struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia mesti menurut demokrasi pribumi yang berlaku di desa. Gambaran dari artikel almarhum ini tidak beda dari pola-pola demokrasi tradisional yang dicerminkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pengamalan keputusannya tersebut. makalah hits
Dari cerminan di atas, urusan ini pula yang menginspirasi demokrasi pancasila yang tidak jarang kali menjadi Kiblat negara anda dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara masih butuh ditelaah atau dikaji secara lebih dalam lagi.makalah hits
Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak barangkali terlepas dari rasa kekeluargaan. Akan namun yang menjadi pandangan anda sekarang. Mengapa negara ini seperti merasakan sebuah kendala besar dalam mencetuskan demokrasi. Banyak para berpengalaman berpendapat bahwa demokrasi pancasila tersebut adalahsalah satu demokrasi yang dapat menjawab kendala zaman sebab semua kehidupan sehubungan erat dengan nilai luhur Pancasila. Dalam urusan ini anda ambil saja salah satu berpengalaman Nasional Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H. beliau memiliki Pandangan bahwa demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang bersumber untuk kepribadian dan pandangan hidup hidup bangsa Indonesia yang terwujudnya laksana dalam ketentuan-ketentuan pendahuluan UUD 1945. Lain urusan lagi dengan Prof. dr. Drs. Notonegoro,S.H., belau menuliskan demokrasi pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kearifan dalam permusyawaratan perwakilan yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, yang Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan semua rakyat.
Dalam kitab “Le Contrac Sosial”, Jean Jacques Rousseau mengemukakan bahwa penguasa atau pemerintah telah menciptakan perjanjian dengan rakyatnya yang dinamakan dengan istilah kontrak sosial. Dalam suatu republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam suatu pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat bisa memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses distribusi aspirasi yang selanjutnya menilai masa mendatang sebuah negara.
Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini antara lain:makalah hits
Apa definisi dari demokrasi itu?
Apa definisi dari demokrasi Pancasila?
Bagaimana pertumbuhan demokrasi di Indonesia?
Bagaimana implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Era Reformasi?
Tujuan
Adapun destinasi penulisan makalah ini merupakan:
Untuk memahami hakekat demokrasi
Agar lebih menghayati demokrasi Pancasila
Untuk memahami perkembangan demokrasi di Indonesia
Agar bisa mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara benar di Era Reformasi seperti kini ini
BAB II
PEMBAHASAN
A. Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos” atau “kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi dberarti “rakyat berkuasa” (government of rule by the people). Istilah demokrasi secara singkat ditafsirkan sebagai pemerintahan atau dominasi dari rakyat oleh rakyat dan guna rakyat.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara ditafsirkan bahwa pada tingkat terakhir rakyat menyerahkan ketenytuan dalam masalah-masalah pokok tentang kehidupannya tergolong dalam menilai kehidupan rakyat.
Jadi, Negara demokrasi ialah Negara yang diadakan berdsarkan kehidupan dan keinginan rakyat.
Demokrasi mempunyai makna penting untuk masyarakat yang menggunakannya, karena dengan demokrasi, hak masyarakat guna menilai sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Oleh sebab itu, istilah demokrasi selalu menyerahkan posisi penting untuk rakyat walaupun secara operasional implikasinnya di sekian banyak Negara tidak tidak jarang kali sama.makalah hits
2. Perkembangan Demokrasi
Konsep demokrasi semula bermunculan dari pemikiran tentang hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM- 6 M. pada masa-masa itu, disaksikan dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan mempunyai sifat langsung( direct democracy), dengan kata lain hak rakyat untuk menciptakan keputusan- keputusan politik dijalankan secara langsung oleh semua warga Negara yang beraksi menurut formalitas mayoritas. Di Yunani Kuno, demokrasi melulu berlaku guna warga Negara yang resmi. Sedangkan warga yang terdiri dari budak, saudagar asing, wanita dan anak-anak tidak dapat merasakan hak demokrasi.makalah hits
Gagasan demokrasi yunani Kuno lenyap Dunia Barat saat bangsa Romawi diungguli oleh suku Eropa Barat dan Benua Eropa menginjak abad pertengahan (600-1400). Walaupun begitu, terdapat sesuatu yang urgen yang menjadi tonggak baru berkaitan dengan demokrasi abad pertengahan, yakni lahirnya Magna Charta. Dari piagam tersebut, terdapat dua prinsip dasar: Pertama, dominasi Raja mesti dibatasi; Kedua, HAM lebih urgen daripada kedaulatan Raja.makalah hits
Ada dua peristiwa urgen yang mendorong munculnya kembali “demokrasi” yang sempat terbenam pada abad pertengahan, yakni terjadinya Raissance dan Reformasi. Raissance ialah aliran yang menghidupkan pulang minat pada sastra dan kebiasaan Yunani Kuno, dasarnya ialah kebebasan beranggapan dan nertindak untuk manusia tanpa boleh terdapat orang beda yang memberi batas dengan ikatan-ikatan. Sedangkan Reformasi yang terjadi ialah revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat abad 16.makalah hits
Dari dua peristiwa urgen di atas, Eropa lantas masuk ke dalam Aufklarung (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong mereka guna memerdekakan benak dari batas-batas yang ditentukan gereja guna mendasarkan pada pemikiran atau akal (rasio) yang pada gilirannya kebebasab beranggapan ini memunculkan lahirnya benak tentang kemerdekaan politik.
Dua filsuf besar yakni John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Perancis) sudah menyumbangkan usulan mengenai pemerintahan demokrasi. Berdasarkan keterangan dari John Locke (1632-1704), hak-hak poitik rakyat merangkum hak hidup, kemerdekaan dan hak mempunyai (live, liberal, property). Sedangkan Montesquieu (1689-1955) memastikan hak-hak politik menurut keterangan dari “Trias Politika”, yaitu sebuah system pemisahan dominasi dalam Negara ke dalam dominasi legislative, eksekutif, dan yudikatif yang setiap harus dipegang organisai sendiri yang merdeka. Akibat pemikiran mengenai hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan, muncullah kembali gagasan demokrasi.makalah hits
3. Bentuk-Bentuk Demokrasi
a. Demokrasi Perwakilan Liberal
Prinsip demokrasi ini ialah kebebasan pribadi sebagai dasar mendasar dalam pengamalan demokrasi.
Berdasarkan keterangan dari Held (2004:10), demokrasi perwakilan liberal adalahsuatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk menanggulangi problema ekuilibrium antara dominasi memaksa dan kebebasan. Rakyat mesti diserahkan jaminan atas kebebasan pribadi baik dalam kehidupan politik, ekonomi, social keagamaan.
Konsekuensi dari system dan prinsip demokrasi ini ialah berkembangnya kompetisi bebas khususnya dalam kehidupan ekonomi sampai-sampai mengakibatkan pribadi yang tidak dapat menghadapi kompetisi tersebut bakal tenggelam. Akibatnya, dominasi kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara bahkan sekian banyak kebijakan dalam Negara.
b. Demokrasi Satu Partai
Demokrasi satu partai umumnya dilakukan di Negara-negara komunis, laksana Rusia, China, Vietnam.makalah hits
Berdasarkan keterangan dari komunis, Negara post kapitalis tidak bakal melahirkan kesamaan apapun dengan sebuah rezim liberal yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen bakal dimasukkan kedalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung. Partai revolusioner adalahhal yang esensial sebab partai itu adalahinstrument yang dapat membuat landasan untuk sosilisme dan komunisme.
B. Demokrasi di Indonesia
1.Pengertian Demokrasi Berdasarkan keterangan dari UUD 1945
a. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)
Bidang Politik dan Konstitusional:
Demokrasi Indonesia laksana dalam UUD 1945 berarti mendirikan kembali asas-asas Negara hokum dimana kepastian hokum dialami oleh segenap penduduk Negara, hak asasi insan baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan dipastikan dan penyalahgunaan dominasi dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini butuh diusahakn agar lembaga-lembaga dan tata
kerja Orde baru dicungkil dari ikatan individu dan lebih diperlembagakan.
Bidang Ekonomi
Hakekat demokrasi Ekonomi cocok UUD 1945 berarti kehidupan yang layak untuk semua penduduk Negara yang antara beda mencakup:
- pemantauan oleh rakyat terhadap pemakaian kekayaan dan finansial Negara.
- Koperasi
- Pengakuan atas hak kepunyaan perorangan dan kepastian hokum dalam pemakaiannya.
- Peranan pemerintah yang mempunyai sifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.
b. Munas III Persahi: The Rule of Law (Desember 1966)
Asas Negara hokum pancasila berisi prinsip:
Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang berisi persamaan dalam bidang politik, hokum, social, ekonomi, cultural dan pendidikan.
Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu dominasi lain.
Jaminan kepastian hokum dalam seluruh persoalan.
c. Simposium Hak Asasi Manusia (Juni 1967)
Persoalan HAM dalam kehidupan kepartaian mesti ditinjau dalam rangka kewajiban untuk mencapai ekuilibrium yang lumrah diantara 3 hal:
Adanya pemerintah yang mempunyai lumayan kekuasaan dan kewibawaan.
Adanya kemerdekaan yang sebesar-besarnya.
Perlunya untuk membangun suatu “rapidly expanding economy” (pengembangan ekonomi secara cepat).makalah hits
2. Demokrasi Pancasila
a. Pengertian
Prof. Dardji Darmodiharjo, S.H.
Demokrasi pancasila ialah Paham demokrasi yang bersumber pada jati diri dan pandangan hidup hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya laksana dalam ketentuan-ketentuan laksana dalam pendahuluan UUD 1945.
Prof. dr. Drs.Notonagoro, S.H.
Demokrasi pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kearifan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
Ensiklopedi Indonesia
Demokrasi pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kearifan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
b. Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila
Berdasarkan definisi dan Pendapat mengenai demokrasi Pancasila dapat diajukan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya.makalah hits
Aspek Material
Demokrasi Pancasila mesti dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, definisi demokrasi pancasila tidak melulu adalahdemokrasi politik tetapi pun demokrasi ekonomi dan sosial .
Aspek Formal
Mempersoalkan proses dan teknik rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan
bagaimana menata permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk menjangkau kesepakatan bersama.makalah hits
Aspek Normatif
Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menuntun dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
Aspek Oktatif
Mengetengahkan destinasi dan kemauan yang berkeinginan dicapai.
Aspek Organisasi
Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah itu harus sesuai dengan destinasi yang berkeinginan dicapai.
Aspek kejiwaan
Menjadi semangat semua penyelenggara negara dan semangant semua pemimpin pemerintah.
c. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Adapun Prinsip-prinsip Pancasila:
Persamaan untuk seluruh rakyat
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Pelaksanaan kemerdekaan yang bertanggung jawab secara moral Tuhan yang maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.makalah hits
Mewujudkan rasa keadilan social
Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
Menjunjung tinggi destinasi dan cita-cita nasional
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, pertumbuhan demokrasi telah merasakan pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana menambah kehidupan ekonomi dan membina kehidupan social dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Masalah ini berkisar pada penyusunan sebuah system politik dengan kepemimpinan lumayan kuat untuk mengemban pembangunan
ekonomi serta character and nation building dengan partisipasi rakyat sekaligus menihindarkan munculnya dictator perorangan, partai atau militer.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dipecah dalam 4 periode:
periode 1945-1959 (Masa Demokrasi Parlementer)
Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang sekitar perjuangan melawan musuh bareng menjadi kendor dan tidak bisa dibina menjadi kekuatan konstruktif setelah kemerdekaan.
periode 1959-1965 (Masa Demokrasi Terpimpin)
Demokrasi terpimpin ini sudah m,enyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan sejumlah aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan kekuasaan presiden, terbatasnya peran partai politik, pertumbuhan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsure social-politik semakin meluas.
periode 1966-1998 (Masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru)
Demokrasi pancasila adalahdemokrasi konstitusional yang menonjolkan system presidensial. Landasan formal periode ini ialah pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR dalam rangka guna meluruskan pulang penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominant terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya dipakai sebagai legitimasi politik penguasa saat tersebut sebab prakteknya yang dilakukan tidaka cocok dengan nilai-nilai pancasila.makalah hits
periode 1999- kini (Masa Demokrasi Pancasila Era Reformasi)
Pada masa ini, peran partai politik pulang menonjol sampai-sampai demokrasi bisa berkembang. Pelaksanaan demokrasi sesudah Pemilu tidak sedikit kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, tetapi lebih kea rah pembagian dominasi antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini tidak cukup mendasarkan pada keadilan social untuk seluruh rakyat Indonesia (walfare state)
4. Demokrasi Era Reformasi
Dewasa ini, hamper semua warga di dunia mengklaim menjadi pengikut paham demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di semua dunia secara berbeda-beda dari satu Negara ke Negara lain. Dalam sebuah Negara yang menganut system demokrasi, demokrasi mesti berdasrkan pada sebuah kedaulatan rakyat, dengan kata lain kekuasaan Negara tersebut dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan guna rakyat.
Hakekat dominasi di tangan rakyat ialah menyangkut baik penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan.
Prinsip demokrasi dalam Negara Indonesia tertera dalam sebuah Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi:
“….maka disusunlah kebebasan kebangsaan Indonesia tersebut dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam sebuah susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar untuk Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kearifan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan sebuah Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.”
Selain tertera dalam Pembukaan UUD 1945, prinsip demokrasi Indonesia pun tercantum dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi:” Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kearifan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”]
Dasar pengamalan demokrasi Indonesia secara gamblang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:”Kedaulatan sedang di tangan rakyat dan dilakukan menurut keterangan dari UUD.” Di samping itu, pun tercantum dalam Pasal UUD 1945 hasil amandemen dengan mewujudkan sisitempenentuan dominasi pemerintahan Negara secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden Pasal 6A ayat (1).makalah hits
System demokrasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia diwujudkan dalam penentuan dominasi Negara yakni dengan menilai dan mengasingkan tentang dominasi eksekutif pasal 4-16, legislative Pasal 19-22 dan yudikatif Pasal 24 UUD 1945.
Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945:
Demokrasi Indonesia Sebagaiman Dijabarkan dalam UUD 1945
Secara filosofis, demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula dominasi Negara dan sebagai tujuan dominasi Negara. Rakyat adalahpenjelmaan sifat kodrat insan sebagai makhluk pribadi dan makhluk social.
Unsur-unsur Sistem Pemerintahan yang demokratis:
- keterlibatan penduduk Negara dalam penciptaan keputusan politik
- tingkat persamaan tertentu diantara penduduk Negara
- tingkat kebebasan/ kebebasan tertentu yang dinyatakan dan digunakan olaeh penduduk Negara
- sebuah system perwakilan
- suaru system pemilihan dominasi mayoritas
Di dalam kehidupan kenegaraan dengan system demokrasi, terdapat Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik sebagai komponen penyokong tegaknya demokrasi. Bagi Negara-negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga Negara lain laksana Indonesia. Lembaga-lembaga Negara/ perangkat kelengkapan Negara :
- Majelis Permusyawarakatan Rakyat
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Presiden
- Mahkamah agung
- BadanPemeriksaKeuangan
Supra Struktur Politik meliputi:
Infra Struktur Politik meliputi:
- Lembaga Legislatif
- Lembaga Eksekutif
- Lembaga Yudikatif
- Partai Politik
- Golongan
- Golongan Penekan
- Alat Komunikasi Politik
- Tokoh- figur Politik
Dalam sisitem kenegaraan, Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik setiap saling mempengaruhi. Dalam sisitem demokrasi, mekanisme interaksi antara Supra Struktur Politik dapat disaksikan dalam proses penentuan kearifan umum atau memutuskan keputusan politik. Keputusan politik tersebut adalahinput dari Infra Struktur Politik yang kemudian diulas oleh Supra Struktur Politik.
Penjabaran Demokrasi Berdasarkan keterangan dari UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Hal ini bisa ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaiman ada dalam UUd 1945 sebagai “Staatsfundamentalnorm” yakni “….suatu rangkaian Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…” (ayat 2). Selanjutnya, di dalam keterangan UUD 1945 mengenai sisitem pemerintahan Negara III diterangkan “Kedaulatan rakyat….”
Jadi, system demokrasi Indonesia sebagaimana tercanrum dalam UUD 1945 melulu memuat dasar-dasar nya saja dan memungkinkan guna senantiasa dilaksanakan reformasi cocok dengan perkembangan dominasi Negara.
D. Implementasi Demokrasi Pancasila Era Reformasi Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Salah satu implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat ialah dengan diadakannya Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat Pemilu adalahsuatu ajang aspirasi rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Masalah Pemilu ditur dalam UUD 1945 mengenai Pemilihan Umum Bab VII B Pasal 22E sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 ke-3 Tahun 2001 yang berbunyi:
Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil masing-masing lima tahun sekali.
Pemilihan Umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
Peserta Pemilihan Umum guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Partai Politik.
Peserta Pemilihan Umum guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah perseorangan.
Pemilihan Umum diadakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang mempunyai sifat nasional, tetap dan mandiri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilu ditata dengan Undang-Undang.
Undang-Undang mengenai Pemilu yang berlaku ketika ini ialah UU No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu guna anggota DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang ini adalahpengganti dari UU No.3 Tahun 1999 mengenai Pemilu yang lantas diganti UU No.4 tahun 2000 sebab UU tersebut dirasakan tidak cocok dengan tuntutan dan pertumbuhan zaman.
Berdasarkan UU No.12 Tahun 2003, kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya dilakukan oleh MPR, tetapi oleh UUD.
Tujuan diselenggaraknnya Pemilu ialah untuk memilih wakil rakyat dan wakil wilayah serta untuk menyusun pemerintahan yang demokratis, powerful dan memperoleh sokongan rakyat dalam rangka menjangkau tujuan nasional cocok dengan UUD 1945.
Pemilu diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai sifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu dan dalam pelaksanannya mengucapkan laporan untuk Presiden dan DPR.
Berdasarkan keterangan dari Pasal 25 UU No.12 tahun 2003, tugas dan wewenang KPU merupakan:
merencanakan penyelenggaraan KPU
menetapkan organisasi dan tata teknik semua langkah pelaksanaan Pemilu
mengkoordinasikan, mengadakan dan mengendalikan seluruh tahapan pengamalan Pemilu
menetapkan peserta pemilu
menetapkan wilayah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
menetapkan tanggal,waktu dan tata teknik pelaksanaan kampanye dan pengambilan suara
menetapkan hasil pemilu dan memberitahukan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
melaksanakan penilaian dan pelaporan pengamalan pemilu
melaksanakan tugas dan wewenang beda yang ditata UU.makalah hits
Dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2003 diterangkan bahwa Pemilu ialah sarana pengamalan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Peserta pemilu ialah parpol guna calon anggota legislative dan perseorangan guna calon anggota DPD yang telah mengisi persyaratan cocok dengan UU No.12 Tahun 2003.makalah hits
Sebagai Negara demokrasi, Indonesia menyerahkan hak yang sama untuk warganya guna memilih dan dipilih dalam pemilu. Berdasarkan keterangan dari pasal 14 UU No.12 Tahun 2003, guna dapat didaftar sebagai pemilih, pemilih mesti berumur 17 tahun atau telah kawin, tidak terganggu jiwanya dan tidak sedang ditarik keluar hak pilihnya menurut putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap.
Sedangkan guna manjadi calon anggota DPR,DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, kriteria-syaratnya ialah berumur 21 tahun/ lebih, bertakwa untuk Tuhan YME, berdomisili di distrik NKRI, cakap berbicara, menyimak dan mencatat dalam bahasa Indonesia, berpendidikan serendah-rendahnya SLTP/sederajat, setia untuk Pncasila, UUD dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, bukan bekas anggota partai komunis tergolong organisasi massanya, bukan orang yang tercebur dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya, tidak sedang ditarik keluar hak pilihnya menurut pengadilan yang mempunyai hokum tetap, tidak sedang menjalani tindak pidana penjara, sehat fisik dan rohani serta tercatat sebagai pemilih.makalah hits
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, DPR beserta Presiden merangkai UU No. 31 tahun 2002 mengenai Parpol. Parpol mempunyai faedah sebagai sarana edukasi politis, sosialisasi. Komunikasi dan rekuiretmen politik. Tujuan parpol secara umum ialah melaksanakn cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi menurut Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Sedangkan destinasi khususnya ialah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.makalah hits
Secara umum, pemilu yang diadakan pada masa Orde Baru dirasakan oleh banyak sekali masyarakat tidak dilangsungkan secara demokratis. Berbagai strategi dihalalkan oleh suatu partai yang berkuasa pada saat tersebut untuk terus memenangkan pemilu. Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan Presiden, menyerahkan angin segar di tengah masyarakat yang sedang haus akan edukasi politik dan berhasrat guna belajar berdemokrasi.
Pemilu 1999 adalahpemilu kesatu di indonesia yang dirasakan dunia internasional sebagai yang sangat demokratis. Dengan menambahkan asas jujur dan adil di belakang langsung, umum, bebas, rahasia, pemilu 1999 guna kesatu kalinya diadakan oleh lembaga independen mempunyai nama KPU. Pelaksanaannyapun paling terbuka di bawah pemantauan dari sekian banyak lembaga pengawas independen, baik lokal maupun asing. Perubahan positif pun terjadi pada rangkaian dan status lembaga legislatif dan eksekutif. Kini, presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR sebab Presiden beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat sampai-sampai peran lembaga legislatif melulu sebagai pengawas terhadap pengamalan pemerintahan.makalah hits
Pemilu 2004 dan 2009 memakai sisitem yang sama dengan pemilu sebelumnya yakni multipartai. Hanya bedanya, pada pemilu 2004 dan 2009 memakai dua sisitem sekaligus yakni sistem wilayah untuk anggota DPD dan sisitem proporsional guna pemilihan anggota DPR.
Walaupun agak ganji dalam pemakaian dua sisitem secara sekaligus, namun ini adalahhal yang lumrah untuk sebuah negara yang masyarakatnya sedang dalam etape belajar demokrasi.makalah hits
BAB III
PENUTUP
A.Simpulan
Demokrasi ditafsirkan sebagai pemerintahan atau dominasi dri rakyat oleh rakyat dan guna rakyat. Istilah demokrasi ini menyerahkan posisi penting untuk rakyat karena dengan demokrasi, hak-hak rakyat guna menilai sendiri jalannya organisasi Negara dijamin.
Penerapan demokrasi di sekian banyak Negara di dunia memiliki karakteristik dan spesifikasi masing-masing, umumnya sangat diprovokasi oleh karakteristik masyarakat sebagai rakyat dalam sebuah negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila di mana demokrasi tersebut dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sampai-sampai tidak bisa diselewengkan begitu saja.makalah hits
Implementasi demokrasi pancasila tampak pada pesta demokrasi yang diadakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden khususnya di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat bisa disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang sekitar ini melulu ada dalam impian akhirnya bisa terwujud.makalah hits
0 Komentar